DPR RI Minta Pemerintah Berantas Ponsel Ilegal

Ilustrasi
Ilustrasi (Itech)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meminta pemerintah segera memberantas penyebaran telepon seluler atau ponsel ilegal di pasar dalam negeri.

Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menjelaskan, yang dimaksud ponsel ilegal itu adalah yang masuk ke pasaran dalam negeri melalui jalur Black Market (BM) tidak memiliki surat-surat keterangan resmi, atau yang disebut oleh Taufiq dengan ponsel bodong telah melanggar aturan kepabeanan.

baca juga: Ketua Komisi I DPR RI Ajak Wartawan Peduli Keselamatan Diri saat Wabah COVID-19

Menurut dia, peredaran ponsel bodong dinilai sangat merugikan sejumlah pihak termasuk pemerintah, pengguna smartphone dan vendor smartphone itu sendiri. DPR RI meminta pemerintah bertindak tegas atas masih maraknya peredaran ponsel ilegal ini.

"Saya sepakat kita akan menyerukan segera. Semua merek resmi yang beroperasi di Indonesia, yang bodong tidak ada surat resminya maka harus ditindak. Kami akan segera mengkoordinasikan hal tersebut, dan menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan," katanya dalam sebuah keterangan resmi.

baca juga: Rapid Test Corona DPR dan Keluarga, Amnesti International Sebut Ada Kelompok yang Lebih Rentan

Ia mengungkapkan, saat ini peredaran ponsel bodong merebak di mana-mana, di toko retail dan e-commerce banyak ditemukan ponsel BM. Seolah-olah ponsel BM bebas diperjualbelikan tanpa tersentuh aparat penegak hukum.
Bahkan maraknya peredaran ponsel BM, bukan hanya merugikan masyarakat karena tidak mendapat garansi resmi. Pemerintah juga merasa dirugikan karena tidak memperoleh pendapatan dari pajak.

Pihak dari Kementerian Perindustrian mengungkapkan, total kerugian negara akibat peredaran ponsel BM bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun.

baca juga: Kejari Tanah Datar Terima Tersangka dan BB Terkait Kasus Rokok Ilegal

Besarnya pasar ponsel ilegal jelas membuat vendor resmi tak kompetitif dalam memasarkan produk. Bukan hanya dengan brand lain, namun juga brand yang sama karena umumnya harga ponsel BM jauh lebih murah.

Kasus ponsel bodong ini memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, bekerja sama dengan brand smartphone dan pihak terkait untuk meredam peredaran ponsel BM.

baca juga: DPR: Agam Daerah Wisata yang Perlu Dijaga dan Diproteksi

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) RI, DPR RI serta lembaga lainnya segera menetapkan regulasi untuk menekan peredaran ponsel BM di Tanah Air.

"Gadget sudah bukan masalah regulasi melainkan masalah penegakan hukum. Kasus ponsel BM ini masuk dalam kasus pemalsuan sesuai dengan Undang-Undang. Jika terbukti melakukan pemalsuan, maka kita akan meminta aparat penegak hukum untuk mengenakan sanksi pidana. Jika terkait dengan KUHP, ini masuk dalam tindakan kriminal ekonomi," jelas Taufiq.(*)

Penulis: Ocky Anugrah Mahesa