Kementerian PUPR Percepat Lelang Dini Ribuan Paket Proyek Tahun 2019

"Pokja harus kredibel dan profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah"
Ilustrasi proyek pembangunan yang direalisasikan oleh Kementerian PUPR di Kota Padang (KLIKPOSITIF/Ocky Anugrah Mahesa)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Kementerian PUPR memulai proses lelang dini pada November 2018. Sebanyak 3.926 paket senilai Rp 32,61 triliun siap dilelang. Jumlah tersebut adalah 39% dari 80% Pagu Pengadaan Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses pengerjaan proyek.

Dalam memulai lelang dini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan langkah lelang yang dimulai lebih awal ini bisa membuat penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada value for money, pelelangan dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing.

Kemudian, dalam proses ini menurut dia Pokja harus kredibel dan profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah.

"Pada tahun 2019, dari Rp110,7 triliun, sebesar 84,6% atau senilai Rp 75,73 triliun merupakan belanja modal dan sekitar 16,2% belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal," katanya.

Selama proses lelang dini, ia mengingatkan agar pejabat terkait untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet bahwa praktik-praktik proyek yang di-ijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan.

Paket lelang dini tersebut terdiri dari 4 paket di Sekretariat Jenderal, 66 paket di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), 3.446 paket di Ditjen Bina Marga, 84 paket di Ditjen Cipta Karya, 314 paket di Ditjen Penyediaan Perumahan, 5 paket di Ditjen Pembiayaan Perumahan, dan 7 paket di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Di sisi lain Basuki juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian tugas, termasuk tugas khusus penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana di NTB dan Sulawesi Tengah, pembangunan pasar dan sarana pendidikan.(*)