Bukan Ide Presiden, Dana Kelurahan Ternyata Permintaan dari Wali Kota Se-Indonesia

"Begitu ada Dana Desa, lurah-lurah di kota itu menilai ada kesenjangan"
Pertemuan Jokowi dengan Wali Kota-Wali Kota se Indonesia (Setkab)

EKONOMI, KLIKPOSITIF -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan, Dana Kelurahan yang direncanakan akan diberikan pemerintah mulai tahun depan ternyata bukan dari ide dari Presiden Joko Widodo.

Ia mengungkapkan, ide program itu sebenarnya merupakan permintaan walikota-walikota saat bertemu dengan Presiden di istana negara beberapa waktu lalu.

"Begitu ada Dana Desa, lurah-lurah di kota itu menilai ada kesenjangan karena desa kan sekarang sudah bisa menerima hampir Rp1 milar ya, kalau desa di Jawa itu mungkin Rp1 miliar, sehingga dengan demikian memang harus ada keadilan," katanya.

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, ia menyebutkan kalau memang keputusannya (Dana Kelurahan) diperlukan dan pemerintah sanggup, saat ini mekanismenya sedang diatur.

Soal besarannya bakal akan sama dengan Dana Desa, Pramono Anung mengatakan, tentunya harus ada hitungan dengan rasio yang berbeda, karena untuk desa dan kota pasti cara menghitungnya juga berbeda.

Soal keputusan pemberian Dana Kelurahan yang berdekatan dengan waktu pelaksanaan Pilpres, ia menegaskan bahwa ini buat rakyat. Kalau mau membagi buat pengusaha yang kaya-kaya itu yang dilarang. "Kalau bagi-bagi untuk rakyat masa tidak boleh," ujarnya.

Lantas, mengenai payung hukum pemberian Dana Kelurahan, menurut Seskab Pramono Anung, inilah yang sedang dipelajari, sedang dikaji.

"Kalau memang ada payung hukumnya kita jalankan, kalau tidak ada payung hukumnya ya tidak kita jalankan. Kita buat dulu, kan begitu," ucap dia.

Adapun mengenai anggaran sebesar Rp3 triliun yang sudah dialokasikan, ia menjelaskan, bahwa anggaran itu memang ada tapi memang belum digunakan.

Dana tersebut, jelas dia lagi untuk cadangan saja. Tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk Dana Kelurahan.(*)