DJP Sumbar Optimis Bangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

"Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi melalui reformasi birokrasi"
Kepala DJP Sumbar-Jambi Aim Nursalim Saleh saat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Ist)

KLIKPOSITIF - Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang ditandai dengan Penandatanganan Piagam. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Aim Nursalim Saleh, menyatakan siap membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kegiatan pencanangan itu dilakukan pada Selasa 10 April 2018 yang mana dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Kantor Wilayah DJPb Sumatera Barat, KPPN Padang, KPKNL Padang, KPPBC Teluk Bayur, universitas, wajib pajak, dan seluruh pegawai Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi.

Aim juga menyampaikan bahwa, proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan 6 (enam) program yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

"Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Pencanangan ini merupakan tahap awal untuk memperoleh predikat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujar Aim.

Ia juga mengungkapkan, dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi. Kementerian Keuangan sendiri sudah memulai reformasi birokrasi sejak tahun 2007. Salah satu target program reformasi ... Baca halaman selanjutnya